Bharada E Disanksi Demosi 1 Tahun, LPSK: Putusan Ini Mendengar Aspirasi Masyarakat

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu merespons putusan sidang etik Polri terhadap terpidana pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E.

Edwin menyebut, pihaknya mengapresiasi putusan sidang yang digelar Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
"Putusan Sidang Kode Etik kepada Bharada E patut di apresiasi, " kata Edwin dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (22/2/2023). 

Baca juga: Menyikapi Situasi Pasca Naiknya Harga BBM, Polres Agam Gelar FGD

Dia menyebut, putusan yang dijatuhkan kepada Bharada E  menandakan Polri menghargai sikap dan tindakan Bharada E. Di mana dalam perkara ini Bharada E telah dikabulkan menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bersedia mengungkap peristiwa sesungguhnya.

"Menghargai sikap dan tindakan Bharada E sebagai JC yang mengungkap perkara. Memahami perbuatan E karena keterpaksaan, " ucap Edwin.

Baca juga: Satker Polda Jatim Berikan Bansos Kepada Masyarakat Terdampak Kenaikan BBM

Selain itu, Edwin juga menyatakan, putusan etik ini seakan memberikan kesempatan untuk Bharada E kembali berkarir di Polri. Dia menilai, putusan ini merupakan hasil mendengar permintaan dari masyarakat.

"Menyadari dalam usia muda Bharada E layak diberi kesempatan meniti karir. (Putusan etik ini, red) Mendengar aspirasi yang tumbuh di masyarakat, " ucap Edwin.

Baca juga: Pimpin Apel Jam Pimpinan, Wakapolres Morowali Perintahkan Personel Lakukan Penegakan Hukum Penyalahguna BBM dan Gas Subsidi

Dikatakan Edwin, putusan Sidang Etik ini akan menjadi preseden bagaimana seorang JC tidak hanya mendapatkan penanganan khusus dan penghargaan dalam peradilan pidana, juga mendapat jaminan atas pekerjaannya, " ungkapnya.

Diketahui sidang kode etik dan profesi Polri yang digelar oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Bharada Richard Pudihang Lumiu alias Bharada E rampung.

Baca juga: Silaturahmi Kamtibmas Tim Divisi Humas Polri di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Sulawesi Selatan

Hasilnya, mantan ajudan Ferdy Sambo itu diputuskan tetap sebagai anggota Polri dan hanya diberi sanksi demosi selama 1 tahun.

Adapun sidang etik dan profesi itu diketuai oleh Sesrowabprof Divpropam Polri Kombes Pol Sakeus Ginting selaku ketua Sidang KKEP dan dua anggota yakni Irbidjemen SDM I Itwil V Itwasum Polri, Kombes Pol Imam Thobroni dan Kabagsumda Rorenmin Bareskrim Polri, Kombes Pol Hengky Widjaja di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Baca juga: Polsek Medan Barat Tangkap Ketua Genk Motor dan Anggotanya