Dugaan Pemalsuan Dokumen, GPI Kota Bogor Berikan Waktu 7x24 Jam  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Terbitan Surat Eksekusi Kepada Kejaksaan

    Dugaan Pemalsuan Dokumen, GPI Kota Bogor Berikan Waktu 7x24 Jam  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Terbitan Surat Eksekusi Kepada Kejaksaan
    Ketua GPI Kota Bogor Bayu Noviandi saat di PTSP Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

    BOGOR - Gerakan Pemuda Islam ( GPI ) Kota Bogor meminta Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk segara menerbitkan surat perintah eksekusi penangkapan dan penahan kepada kejaksaan terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan Alvien Lim. 

    Menurut Ketua GPI Kota Bogor Bayu Noviandi, berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Segala warga negara bersamaan Kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sehingga sesuai dengan makna pasal tersebut semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum. 

    " Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum, artinya tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak 
    hukum adalah sama-sama warga Negara yang memiliki hak, kedudukan, dan kewajibannya yang sama di depan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan (Equal treatment or equal dealing)", katanya ke wartawan pada Kamis, ( 22/09/22). 

    Ia menjelaskan, Peraturan hukum yang di terapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan,  
    agama, dan kedudukan.

    " Inilah salah satu prinsip penegakkan hukum yang diamanatkan oleh (KUHAP), yang merupakan salah satu mata rantai Hak Asasi Manusia (HAM), yakni: (Equality before the law). Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang yang di sangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya", ungkapnya. 

    Berdasarkan ringkasan diatas berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor Register 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL Atas nama terdakwa Alvien Lim, SH.MSc., Cfp, Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Terdakwa Alvien Lim, SH.M.Sc.CFP telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah telah bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat secara berlanjut, Sebagaimana dakwaan Kesatu Lebih subsidiair Yaitu pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan menjatuhkan Pidana Penjara Selama 4 (empat) Tahun dan 06 (enam) Bulan Dikurangi Masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani. 

    Dalam agenda Pembacaan Putusan tersebut terdakwa Alvien Lim tidak hadir dan diwakili oleh kuasa Hukumnya serta terdakwa melalui kuasa hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama melakukan Banding. 

    " Berdasarkan Penjelasan singkat diatas, saya menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat dimuka Umum, untuk itu atas nama pribadi dan lembaga Gerakan Pemuda Islam (GPI) Pengurus Daerah Kota Bogor Mendesak Kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk segera menerbitkan Surat Perintah eksekusi Kepada Jaksa untuk menangkap dan menahan terdakwa Alvien Lim secepatnya, Karena semua sama Kedudukannya dimata Hukum", tegasnya. 

    GPI juga meminta kepada Pengadilan Tinggi Jakarta untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik, GPI secara tegas  memberikan waktu 7x24 Jam agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk segera menerbitkan surat perintah eksekusi. 

    " Jika Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak dapat menerbitkan surat tersebut, maka saya, lembaga saya, dan beberapa elemen pemerhati hukum lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa, sebagai wujud pengawalan publik terhadap perkara yang melibatkan terdakwa Alvien Lim", Pungkasnya. ***( FrI)

    pemalsuan dokumen gpi kota bogor gerakan pemuda islam pengadilan tinggi dki jakarta kejaksaan alvien lim
    Tony Rosyid

    Tony Rosyid

    Artikel Sebelumnya

    Sespim Lemdiklat Polri Gelar Seminar Sekolah...

    Artikel Berikutnya

    Pasiter Kodim Abdya Optimis TMMD ke-109...

    Komentar

    Berita terkait

    Rekomendasi

    Pilkada Serentak 2024, Sanidin-Siyono Perubahan Untuk Kabupaten Kotim Bahalap
    Debat Pilgub Sulsel: Data Kemiskinan Jadi Sorotan, Tim Danny-Azhar Bongkar Fakta Urbanisasi dan Ekonomi
    Sambangi BNNP Sulawesi Selatan, Lapas Narkotika Sungguminasa Tepis Isu Transaksi Narkoba dalam Lapas
    Hendri Kampai: Koperasi Nasional, Dari Desa untuk Indonesia yang Lebih Berdikari
    Black Campaign Kasus RS Batua Merebak, Tim Hukum Danny-Azhar Buka Opsi Tempuh Jalur Hukum

    Tags