Dukung Ketahanan Pangan, Mabes Polri Pantau Pendistribusian Pupuk Subsidi & Bantuan Alat dan Mesin Pertanian di Jawa Timur

SURABAYA - Herbert Nababan  menyatakan kepada media bahwa Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri sejak tanggal 6 Maret sampai dengan 10 Maret 2023 melaksanakan tugas pemantauan distribusi pupuk subsidi dan bantuan alat dan mesin pertanian di 3 kabupaten  di Jawa Timur yaitu Kab. Bangkalan, Kab. Nganjuk, dan Kab. Madiun. Adapun tujuannya agar distribusi pupuk subdisi dan bantuan alat dan mesin pertanian tepat sasaran, digunakan secara optimal dan tidak diselewengkan.

Herbert Nababan yang dulu dikenal sebagai Penyidik Senior KPK mengatakan bahwa dalam pemantauan ini  Tim dipimpin oleh Hotman Tambunan bersama Yulia Anastasia Fuada,  Yudi Purnomo, Wandi Gagantika, termasuk dirinya bekerjasama dengan Tim dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain Yanti Ermawati,
Ika Purwani, Ahmad Riyadi dan
Ramdani.

Baca juga: Pasca Penyesuaian Harga BBM, Polres Sumenep Berbagi Sembako Kepada Para Pemulung

Sementara itu Hotman selaku Ketua Tim menambahkan bahwa sebelum ke lapangan , Tim bertemu dengan Sekda Pemrov Jatim dan jajarannya dari Dinas Pertanian dan Perdagangan yang selanjutnya bertemu dengan kepala daerah di masing masing kabupaten yang dikunjungi yaitu Bupati Bangkalan, Bupati Nganjuk dan Bupati Madiun. 

Dalam kunjungan tersebut, Satgassus juga bertemu dengan perwakilan PT Pupuk Indonesia, kios, dan distributor termasuk mendatangi kios pupuk subsidi serta kelompok tani yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian.

Baca juga: Polres Jember Berikan Paket Sembako Langsung Kepada Nelayan Diatas Kapal

Adapun temuan satgassus secara umum yaitu 

1. Alokasi kebutuhan pupuk urea sudah bisa mengakomodir sampai kira-kira 90% kebutuhan petani, sedangkan NPK masih di sekitar 45%. Dengan demikian memang pupuk bersubsidi masih kurang dari kebutuhan petani.
2. Masih terdapat beberapa persoalan dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi karena dinamika dan permasalahan keakuratan data 
3. Sebagian besar bantuan alsintan belum terdistribusi secara merata di propinsi Jawa Timur.
4. Kementan dan Pemerintah Daerah mengalami persoalan utk keberlanjutan pembinaan alsintan yang sudah diserahkan kepada poktan/gapoktan.

Baca juga: Gubernur Jatim Resmikan Rumah Kebangsaan Bersama Kapolda Jatim

Terhadap permasalahan tersebut Satgassus menyarankan kepada Kementerian Pertanian dan Pemda untuk mengambil tindakan dan perbaikan sebagai berikut:

1. Pupuk bersubsidi masih kurang sehingga Pemerintah daerah perlu mencari alternatif pemupukan seperti pemakaian pupuk organik dan pembiayaan pengadaan pupuk non subsidi misalnya melalui KUR
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengakurasian data luasan lahan dan data petani penerima pupuk bersubsidi dan Kementerian Pertanian perlu segera memberikan petunjuk teknis yg jelas dan mudah diimplementasikan di lapangan yg juga mempertimbangkan kearifan2 lokal. Secara khusus para kios mempertanyakan terkait prosedur pendistribusian pupuk pada keluarga penerima yg meninggal dunia yg sampai dengan saat ini belum ada petunjuknya dari Kementerian Pertanian.
3. Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian seyogianya menyalurkan alsintan berdasarkan kebutuhan dan mempertimbangkan pemerataan pendistribusiannya sehingga tidak menumpuk di suatu lokasi tertentu. 
4. Untuk bantuan alsintan yg biayanya besar serta kapasitas besar, perlu juga dipertimbangkan penyalurannya melalui BUMDes sehingga dapat dipastikan jumlah optimum pemakainya, kepastian anggaran pemeliharaannya serta mekanisme penatausahaan dan keberlanjutan pembinaan bantuannya setelah diserahkan kementerian pertanian.

Baca juga: Kapolres Beltim Pimpin Sertijab Perwira Polres Beltim

Yudi Purnomo Harahap mantan ketua wadah pegawai KPK 2018-2021 menambahkan bahwa dukungan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu tugas prioritas Polri dalam mendukung penuh program pemerintah. Itulah sebabnya Kapolri memerintahkan secara khusus Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri untuk melakukan langkah langkah pencegahan korupsi dan mengantisipasi adanya penyelewengan di bidang ketahanan pangan ini, sebab jika korupsi terjadi maka itu akan mengganggu ketahanan pangan nasional kita. (*)