Hendri Kampai: Jika Pemerintah Serius Ringankan Beban Rakyat, Biaya Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Pasti Digratiskan

PEMERINTAHAN - Beban hidup rakyat semakin berat. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi meningkat, dan tidak sedikit yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, dua sektor yang paling krusial—pendidikan dan kesehatan—tetap menjadi beban besar bagi masyarakat. Jika pemerintah benar-benar ingin meringankan beban rakyat, langkah paling nyata adalah menggratiskan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan. 

Pendidikan Gratis: Investasi untuk Masa Depan
Pendidikan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih maju. Namun, realitanya, akses ke pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan besar bagi banyak keluarga di Indonesia. Biaya sekolah, buku, seragam, dan iuran lainnya sering kali menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 

Baca juga: Dandim 0709/Kebumen Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kebumen Penyampaian RAPERDA Tentang APBD TA 2023

Memang, pemerintah telah menyediakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, realitanya, masih banyak siswa yang harus mengeluarkan biaya tambahan, terutama di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Sekolah negeri pun tidak sepenuhnya gratis, dan pendidikan tinggi masih menjadi mimpi bagi banyak anak berbakat yang berasal dari keluarga miskin. 

Jika pendidikan digratiskan sepenuhnya—termasuk di tingkat perguruan tinggi—maka setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan sistem pembiayaan yang berasal dari pajak dan sumber daya negara lainnya, negara bisa memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi. 

Baca juga: Pemberkasan Pegawai Non ASN di Sumenep Dilakukan Masing-masing OPD

Negara-negara maju seperti Finlandia telah membuktikan bahwa pendidikan gratis dapat menghasilkan masyarakat yang lebih cerdas, produktif, dan inovatif. Ketika semua warga negara memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus mengkhawatirkan biaya, maka produktivitas nasional pun akan meningkat. 

Pelayanan Kesehatan Gratis: Hak Rakyat, Bukan Sekadar Fasilitas
Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, biaya layanan kesehatan di Indonesia masih menjadi beban berat bagi banyak keluarga. Meskipun pemerintah telah menyediakan BPJS Kesehatan, sistem ini masih jauh dari sempurna. Banyak pasien mengeluhkan antrian panjang, keterbatasan fasilitas, hingga layanan yang kurang optimal di rumah sakit pemerintah. 

Baca juga: Pengarahan Penguatan Tusi dari Kepala Divisi Keimigrasian Jawa Tengah

Di sisi lain, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan nyaman harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar layanan kesehatan di rumah sakit swasta. Bagi mereka yang tidak mampu, sakit bisa berarti kehancuran finansial. Tidak sedikit keluarga yang jatuh miskin karena harus membayar biaya rumah sakit yang tinggi. 

Jika pemerintah benar-benar ingin melindungi rakyat, maka layanan kesehatan gratis harus menjadi prioritas. Negara-negara seperti Kanada dan Inggris telah menerapkan sistem kesehatan gratis yang ditanggung oleh negara, dan hasilnya adalah masyarakat yang lebih sehat dan lebih produktif. 

Baca juga: Bupati Rusma Yul Anwar Serahkan BLT Secara Simbolis Kepada 1.024 Orang

Layanan kesehatan yang sepenuhnya gratis juga dapat meningkatkan angka harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Jika rakyat tidak lagi khawatir akan biaya berobat, mereka akan lebih fokus pada produktivitas dan pembangunan ekonomi. 

Sumber Pendanaan: Apakah Mungkin?
Banyak yang beranggapan bahwa pendidikan dan kesehatan gratis akan membebani anggaran negara. Namun, jika anggaran dialokasikan dengan baik, sebenarnya hal ini sangat mungkin dilakukan. 

Baca juga: Mas Dhito Sebut Rencana Pembangunan TPA Regional Topang Kinerja TPA Sekoto

Pertama, pemerintah bisa mengalihkan dana dari sektor-sektor yang kurang produktif ke pendidikan dan kesehatan. Pengurangan anggaran proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung pada rakyat dapat menjadi salah satu solusinya. 

Kedua, pajak progresif dapat diterapkan untuk memastikan bahwa yang kaya turut berkontribusi lebih besar dalam mendanai pendidikan dan kesehatan gratis. Negara-negara Skandinavia telah membuktikan bahwa pajak yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber utama pendanaan layanan publik berkualitas. 

Ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan dan optimal juga dapat menjadi sumber pendanaan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, dan jika dikelola dengan baik, hasilnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar rakyat. 

Kesimpulan: Politik Keberpihakan pada Rakyat
Jika pemerintah benar-benar ingin meringankan beban rakyat, langkah nyata yang harus dilakukan adalah menggratiskan pendidikan dan layanan kesehatan. Ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal keberpihakan. 

Negara yang kuat adalah negara yang melindungi dan memberdayakan rakyatnya. Pendidikan dan kesehatan gratis bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi membutuhkan komitmen dan keberanian politik. Jika sumber daya negara dikelola dengan baik dan anggaran dialokasikan dengan benar, maka rakyat bisa mendapatkan hak-haknya tanpa harus terbebani oleh biaya yang terus meningkat. 

Baca juga: Jalin Komsos, Danramil Hadiri Pertemuan Rutin Paguyuban Kepala Desa Semanisrenggo

Masa depan Indonesia yang lebih cerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat dan terdidik. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan itu adalah dengan menjadikan pendidikan dan kesehatan gratis sebagai prioritas utama negara.

Jakarta, 15 Februari 2025
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi