Kadin Indonesia dan USAID KUAT Bangun Peta Jalan Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Bencana

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) melalui program Komunitas Perkotaan untuk Aksi Tangguh (KUAT), hari ini menyelenggarakan workshop dengan topik ‘Membangun Peta Jalan Harmonisasi Kebijakan dan Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM yang Tangguh dan Berkesinambungan Berbasis Risiko’ yang bertepatan, di Wisma PMI Jakarta. Kamis (18/1/2024). 

UMKM diketahui memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang mencapai 61% terhadap PDB, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 97?ri total penyerapan tenaga kerja nasional. Makna strategis penting keekonomian UMKM ini mendorong Kadin Indonesia dan USAID dalam mempersiapkan UMKM yang tangguh dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan risiko bencana.

Baca juga: Rumput Laut Anjlok, Harga Garam Melonjak Drastis di Jeneponto

Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia, Yani Motik, menyampaikan bahwa UMKM saat ini masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang manajemen bisnis dan potensi bencana. “Indonesia adalah negara yang rawan bencana, dimana saat ini Indonesia menduduki posisi ke-2 tertinggi berdasarkan Skor Indeks Risiko Bencana Global World Resource Institute 2023. Dengan keadaan geografis tersebut, UMKM yang saat ini sudah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia memiliki risiko kegagalan usaha yang cukup besar jika terjadi bencana. Maka karena itu, kita perlu membina UMKM agar dapat menjadi lebih tangguh terhadap tantangan bencana untuk kelangsungan usaha pasca-bencana. Untuk itu, Kadin Indonesia bersama dengan USAID telah menyusun peta jalan khusus yang mempersiapkan UMKM untuk menghadapi situasi pasca-bencana secara efektif, ” ungkap Yani.

Yani menambahkan bahwa kerja sama antara Kadin Indonesia dan USAID ini merupakan upaya Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempersiapkan dan memberdayakan UMKM untuk dapat menyusun rencana strategis percepatan pemulihan ekonomi Sektor UMKM yang tangguh, berbasis risiko pasca-bencana, dan sistem manajemen keberlangsungan usaha pasca-bencana.

Baca juga: Batam Tuan Rumah Pertemuan Dewan Komisaris se-Indonesia, Jefridin: Nikmati Keindahan Batam

Dalam memimpin upaya membangun ketangguhan ekonomi pasca bencana, Eny Supartini, Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggagas langkah-langkah kreatif untuk meningkatkan ketahanan UMKM serta percepatan pemulihan pasca-bencana. “BNPB mengakui urgensi peta jalan dalam membangun resiliensi UMKM pasca-bencana sebagai langkah krusial untuk menjamin kelangsungan usaha para pelaku UMKM. Dengan merinci pengalaman BNPB, peta jalan ini diharapkan akan memberikan dorongan signifikan dalam meningkatkan efektivitas program pendampingan yang mereka terapkan di wilayah-wilayah yang terdampak bencana, ” tambah Eny

Muhammad Firdaus, S.E., M.M, Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, menyuarakan komitmennya untuk mendukung persiapan akan resiliensi UMKM pasca-bencana “Dengan kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, kolaborasi antara Kadin Indonesia dan USAID KUAT membawa semangat inovasi yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan usaha yang tangguh dalam mendukung perkembangan UMKM nasional, khususnya menghadapi tantangan potensi bencana, ” jelas Firdaus.

Baca juga: Imbas Harga BBM Naik, Harga Biji Timah Turun Rakyat Menjerit

Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan USAID KUAT dalam penyelenggaraan workshop ini menandai langkah berarti dalam mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sinergi antara sektor swasta dan dukungan internasional melalui USAID KUAT membuka jalan bagi inovasi dan kerjasama yang lebih kuat, memberikan peluang bagi UMKM untuk berkontribusi secara optimal dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (*)