Stop IKN Jika Bikin Sengsara Rakyat, Demostran: Tolak Sertifikat Hak Pakai

PENAJAM PASER UTARA - Kurang lebih ribuan Masyarakat dari berbagai Desa dan Kelurahan dari Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur lakukan aksi unjuk rasa di kantor Pertanahan PPU di Penajam.

Aksi unjuk rasa dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, tokoh agama, petani, ormas dan masyarakat, pada Selasa (28/05/2024).

Baca juga: Optimalisasi Sarana Kesehatan Pos Atas Lapas Permisan Nusakambangan

Menurut peserta aksi inisial DS Menyampaikan bahwa titik aksi di kantor pertanahan.

Baca juga: Plt. Kalapas Karanganyar terima bantuan Buku dari Kasubdit Bina Dalam Lapas BNPT

"titik aksi di Kantor Pertanahan Penajam Paser Utara, " ungkap DS.

Ada beberapa tuntutan aksi yakni terkait masalah ganti rugi tanah dan tanaman pembangunan infrastruktur IKN dan hak status milik tanah pada sertifikat yang diketahui BPN hanya mengeluarkan hak pakai tanah harta milik masyarakat.

Baca juga: Kalapas Cilacap Pimpin Langsung Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tim Humas

"Stop IKN jika bikin sengsara rakyat, " teriakan para peserta demonstrasi dan juga ada tulisan pada bentangan spanduk aksi.

Suara lantang dan keras yang dikeluarkan para demonstran yakni meminta kepada pemerintah dalam hal ini kementerian ATR BPN yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Kantor Pertanahan PPU agar segera merubah Sertifikat Hak Pakai menjadi hak milik.

Baca juga: Mitigasi Resiko, Lapas Pasir Putih Nusakambangan Optimalkan Sarpras

Berdasarkan hasil konfirmasi salah satu peserta aksi inisial IW, menyampaikan ke media ini bahwa ini aksi hari kedua dengan tuntutan yang sama.

Baca juga: Pangkas Prosedur Birokrasi yang Rumit & Panjang, Kemenkumham Jateng Kenalkan Apostille

"tuntutan masih sama seperti yang kemarin yakni meminta kepada pihak pemerintah kementerian ATR/BPN agar merubah Sertifikat dengan status hak pakai menjadi hak milik, " tutup IW.

Sekedar diketahui, hari kedua aksi belum ada jawaban dari pihak pemerintah dalam hal ini kepala pertanahan kabupaten PPU terkait tuntutan massa warga PPU.

(Hasyim)