Alex Wibisono: Depo Plumpang Kebakaran, Kenapa Lu Sibuk Cari Kambing Hitam?

JAKARTA - Depo Pertamina Plumpang meledak. Dua kali (3/3) Sejumlah rumah terbakar. 19 nyawa melayang. Masih bisa bertambah. Proses evakuasi masih terus berjalan. Berapa total kerugian materiil? Gak terlalu penting. Nyawa warga Plumpang lebih penting.

Apa penyebab depo Plumpang meledak? Masih dalam penyelidikan. 

Baca juga: Penggunaan Teknologi Terapan Dengan Membuat Pavling Blok Dari Sampah Plastik Menjadi Produk Bernilai Ekonomis

Di tengah upaya mencari penyebab meledaknya depo pertamina Plumpang, para buzzer berhasil memecah kebuntuan. Mereka sudah siapin jawabannya. Apa jawaban para buzzer itu? Anies Baswedan. Puluhan rumah terbakar karena Anies. 19 orang yang meninggal karena Anies. Semua karena Anies. Semua itu kesalahan Anies. 

Dahsyat sekali sosok bernama Anies Baswedan ini. Bisa membuat depo meledak. Bisa menentukan takdir hidup mati belasan orang di Plumpang. Padahal, dia bukan komut Pertamina. Anies juga bukan menteri BUMN. Kenapa nasib depo itu ada di tangan Anies ya? Hebat. Entar emak lu keselek biji salak, lalu mati, itu karena Anies. Istri lu minggat dari rumah, itu juga karena Anies. Rusak betul logika lu.

Baca juga: Alex Wibisono: Anies, Warga Biasa Yang Nonton Formula E

Kenapa kagak salahkan pertamina? Negara rugi, rakyat mati, pertamnina yang harus ambil tanggung jawab dan bilang: ini salah kami. Kami bertanggung jawab. Tegas, gentle, hadapi kenyataan, atasi semuanya. Kenapa harus cari kambing hitam? Ini jelas kecerobohan. Usut! Cari tahu penyebab utamanya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Dirut? Komut? Manager? Atau siapa?  Lu malah bawa-bawa nama Anies. Yang menjabat siapa, yang terima gaji dan tunjangan milyaran siapa, yang disalahin Anies. 

Tengok sedikit ke belakang bro. Banyak ledakan kilang gas dan minyak milik pertamina. Apa itu juga salah Anies bro?

Baca juga: Analis JIC:  Presidensi G20 Beri Nilai Tambah Eksistensi Ekonomi Indonesia

Yuk buka satu persatu. Tanggal 9 april 2020, sumur di Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ)  Central Prosesing Plant (CPP) Gundih milik pertamina yang berlokasi di Cepu meledak. 

Tanggal 1 Juni 2021, kilang minyak unit IV Pertamina di Cilacap kebakar. 16 nopember di tahun yang sama, terbakar lagi. 29 Maret 2021, kilang minyak di RU Balongan juga kebakar. Setahun kemudian, 4 maret 2022, kilang Pengolahan Minyak Balik Papan 4 juga terbakar. 15 mei di tahun yang sama, kebakaran terjadi untuk kedua kali. Srlama dua tahun, ada 6 kebakaran kilang minyak. Salah Anies?

Baca juga: IKN Jadi Pusat Cluster Inovasi & Riset Dunia, Peran Milenial Dibutuhkan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Fokus pada kasus-kasus di atas bro. Kebakaran dan ledakan silih berganti. Terjadi terus. Ini kagak ada hubungannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta. Apa karena kasus ledakan di Plumpang itu masuk wilayak DKI, lalu lu cari - cari kesalahan Anies? 

Ini mirip kejadian mobil nabrak motor dari belakang. Supaya pengendara mobil kagak disalahin dan dimintai tanggung jawabnya, dia buru-buru marahin pengendara motor. Dia cari-cari salahnya. Kagak ada spionnya lah. Lampunya mati lah. Padahal kejadian di siang hari. Seribu cara dicari agar dia kagak dimintai tanggung jawab. Ini sering terjadi bro. Gak fair dong.

Baca juga: Sekilas Gambaran Bang Wako Erman, ini Ungkapan dari Arman Wahid

Kalau dirut atau komut Pertaminanya Anies bro, gue kerahin massa, demo menuntut Anies mundur. Banyak kilang minyak kebakar. Malah ada yang kebakaran dua kali dalam setahun. Bukan hanya satu lokasi, tapi dua lokasi. Parah!

Banyak kebakaran dan ledakan di pertamina, lu salahin Anies. Lu cari-cari kesalahan Anies. Kenapa harus cari kesalahan Anies? Ini jelas politis. Lihat dari partai mana yang menyerang. Mudah menebaknya bukan? Kenapa kagak fokus aja cari solusi. 

Lu protes: kenapa Anies ketika jadi gubernur kagak mindahin warga Tanah Merah? Kenapa Anies kasih IMB buat rumah mereka? Lu coba masuk dari IMB ini untuk salahin Anies. Lalu lu membandingkan dengan Ahok. Emang Ahok berhasil mindahin mereka? Tugas pemimpin itu membuat langkah, bukan berkhutbah. 

Lu tahu, warga Tanah Merah itu ber-KTP. Tahun 2012, Jokowi selaku Gubernur DKI telah terbitkan KTP kepada warga yang tidak punya tempat tinggal resmi. Kenapa tidak resmi? Karena rumah mereka tidak ber-IMB alias ilegal. Ini kesalahan awalnya. Kalau memang kita hanya bisa fokus untuk mencari kesalahan. Kalau mereka sudah ber-KTP, berarti mereka resmi jadi warga DKI.

Tapi, apa gunanya nyalahin Jokowi? Apa gunanya juga salahin yang lain? Kalau sudah nyalahin, masalah jadi teratasi? Tidak bro!

Baca juga: Kewenangan Jaksa Jadi Penyidik Kasus Tipikor Diuji ke MK, SA Institute: Bentuk Perlawanan Koruptor Kelas Kakap!

kawasan Tanah Merah ini masih dalam sengketa dan belum tuntas. Sementara, warga, dengan KTP Jakarta ini butuh layanan layaknya warga lainnya. Mereka butuh listrik dan butuh air bersih. Mereka punya kebutuhan dasar.

Anies, sebagai pemimpin Jakarta tidak boleh tinggal diam. Anies hadir dan dituntut untuk memberi pelayanan kepada mereka. Karena mereka ber-KTP DKI. Mereka resmi warga Jakarta. Sementara mereka berada di kawasan sengketa yang belum tuntas. Tanpa kejelasan status tempat tinggal, mereka tidak bisa mendapatkan layanan listrik, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Bagaimana jalan keluarnya? Anies terbitkan "IMB Kawasan Sementara". Satu RT satu IMB. Dengan IMB Kawasan Sementara ini, mereka berhak menerima layanan dari Pemprov DKI. Sampai sengketa tanah mereka tuntas di pengadilan, maka mereka akan mendapat kepastian hukum. Pertamina cukup mampu jika mau memindahkan mereka dengan ganti rugi yang layak.  Ini bisa jadi win win solution. Ini cara yang paling elegan dan sangat beradab.

Sebagai gubernur DKI, Anies harus membuat langkah. Sebab, mereka punya hak yang sama, kagak boleh dibeda-bedakan dengan warga yang lain.

Warga Tanah Merah adalah warga legal, dengan KTP yang dikeluarkan oleh Jokowi. Karena mereka tinggal di tanah milik pertamina yang masih dalam proses sengketa, maka mereka tidak bisa mengakses layanan dari Pemprov DKI. Mereka tinggal puluhan tahun di situ, dan sudah 11 tahun memiliki KTP Jakarta. Alamatnya KTP-nya di situ. Sebagai warga resmi, mereka berhak dapat layanan dari Pemprov DKI. Bagaimana supaya mereka mendapatkan layanan itu tanpa melanggar aturan? Dibuatlah "IMB Kawasan Sementara" Ini solusi. Ini upaya memecah kebuntuan, sampai sengketa antar warga dan pihak pertamina selesai. Dengan langkah ini, lu masih mau nyalahin Anies?  Keterlaluan!

Jakarta, 7 Maret 2023.

Baca juga: Tantangan Demokrasi Indonesia Menuju Pemilu 2024: Antara Politik Uang dan Politik Identitas

Penulis : Pemerhati sosial politik