Kejaksaan Agung Periksa 5 Orang Saksi korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memeriksa 5 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (16/2/2023) mengatakan tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 5 orang saksi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2022.

Baca juga: Kejari Kota Kediri Terima Tahap 2 Tersangka IA Terkait Perkara Gedung Ringinanom

Saksi-saksi yang diperiksa yaitu:

1. BI selaku Direktur Utama PT Surya Energi Indotama.

Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Instruksikan Jaksa di Daerah Awasi Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

2. EN selaku pihak swasta. 

3. MY selaku Marketing PT Bumi Bangun Bersama.

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa 3 Saksi Dugaan Korupsi SKEBP Daging Sapi

4. DR selaku Direktur HRD PT Huawei Tech Investment. 

5. AI selaku Direktur PT Kedung Nusa Buana.

Baca juga: Terapkan Restorative Justice, JAM-Pidum Setujui 4 Pengajuan Penghentian Penuntutan

Adapun kelima orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 hingga 2022 atas nama Tersangka AAL, Tersangka GMS, Tersangka YS, Tersangka MA, dan Tersangka IH. 

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 hingga 2022. (*) 

Baca juga: Jaksa Agung: Perlu Adanya Persamaan Persepsi dalam Koordinasi dan Supervisi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi